Direksi selaku organ yang bertanggungjawab mengelola kegiatan operasional suatu korporasi penuh dengan risiko. Mengelola korporasi tidak selamanya mendapatkan keuntungan, kadang dalam suatu transaksi bisnis yang sudah direncanakan dengan matang secara professional dapat juga mengalami kerugian karena adanya faktor internal maupun eksternal. Masalah menjadi berbeda manakala korporasi itu adalah BUMN Persero yang modal nya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, berasal dari APBN yang merupakan bagian dari ruang lingkup keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Apabila BUMN Persero mengalami kerugian dalam transaksi bisnisnya dapat di pastikan Direksi akan galau dan tidak akan tenang lagi mengelola korporasi yang menjadi tanggungjawabnya karena akan di bayang-bayangi oleh pertanggungjawabanannya oleh pemegang saham yaitu pemerintah yang dalam hal ini akan direpresentasikan dengan kehadiran Aparat Penegak Hukum (APH).

Bagaimana risiko hukum terhadap Direksi apabila keputusan bisnis yang diambilnya mengalami kerugian dalam transaksi bisnis nya? Dalam buku ini di tulis oleh Penulis berdasarkan hasil riset dengan metodologi penelitian hukum normatif dengan studi kasus dan telah dapat dipertahankan hasil risetnya dalam uji kelayakan sidang tertutup dan sidang terbuka pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Kampus Jakarta Universitas Brawijaya.