Buku ini ini merupakan kelanjutan dari seri bahan ajar Perpajakan untuk Program Diploma Akuntansi PKN STAN yaitu Perpajakan I dan Perpajakan II. Pada bahan ajar Perpajakan Kontemporer ini mencakup pokok bahasan dalam bentuk riset kontemporer di bidang perpajakan dengan mengaitkan pada berbagai disiplin ilmu seperti akuntansi, ekonomi, sampai peri laku, selain penggunaan teori perpajakan dalam […]
Bahan ajar untuk Mata Kuliah Bahasa Inggris, sebagai bahan ajar di lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN dapat diselesaikan. Bahan ajar Bahasa Inggris ini merupakan intisari dari banyak sumber yang diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa Program Diploma IV, III dan I untuk mendorong para mahasiswa agar memiliki keterampilan membaca, mendengar, menulis, berbicara serta penguasaan tata bahasa dan […]
Buku ajar ini ditulis khusus untuk teman-teman D3 PBB/Penilai yang mengulas terkait PPN dan KUP secara singkat. Pembahasannya telah disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman D3 PBB/Penilai saat menjalani tugasnya sebagai Penilai di lingkungan pemerintahan. Pembahasan dari buku ini terdiri dari:
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara, dan Sektor Lainnya (PB P5L) saat ini dikelola oleh Pemerintah Pusat c.q. Direktorat Jenderal Pajak. PBB P5L merupakan jenis pajak yang unik karena sistem pentausahaannya menggunakan official assessment system. Salah […]
Guru kita, Ki Hajar Dewantara, mengajarkan bahwa kebudayaan tidak pernah mempunyai bentuk yang abadi, tetapi terus menerus berganti-gantinya, dinamis. Tiap-tiap kelompok masyarakat pada periode yang sama seringkali memiliki budaya yang bebeda-beda. Apalagi jika kita berbicara tentang kebudayaan bangsa Indonesia yang ber “Bhineka Tunggal Ika” ini. Untuk memahami kebudayaan bangsa Indonesia, maka di kampus Politeknik Keuangan […]
Buku ini secara khusus membahas berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, baik melalui upaya Keberatan yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang (Direktur Jenderal Pajak/Gubernur/Bupati/Walikota), maupun melalui upaya hukum Banding dan Gugatan ke Pengadilan Pajak serta Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, sebagai akibat diterbitkannya ketetapan pajak, tindakan penagihan, serta akibat […]
